Implementasi cukai minuman berpemanis dalam paket (MBDK) belum juga tahu. Kementerian Perindustrian akui tidak ada ulasan lebih jauh dengan Kementerian Keuangan.
“Belum (ada ulasan kelanjutan). Kita baru memberikan sesuatu pemikiran pemikiran, perlu ditelaah lebih dalam,” kata Dirjen Agro Kemenperin Putu Juli Ardika saat dijumpai di Kantor Kemenperin, Senin (3/4).
Putu menerangkan, faksinya telah terima inspirasi dari beberapa aktor industri. Hasilnya, beberapa aktor industri sampaikan implementasi cukai kurang pas karena industri masih juga dalam saat rekondisi, dan implementasi cukai dipandang akan berpengaruh hebat ke industri minuman dan makanan.
“Karena efeknya hebat, karena minuman berpemanis dari pengkajian itu elastisitasnya sangat tinggi, menjadi peralihan harga. Dan banyak industri industri kecil menengah,” terang Putu.
sebelum lanjut ke artikel, kalian wajib cobain main game di Mantap168, karna banyak keuntungan nya loh, selain kalian dapat penghasilan dengan hanya bermain game, kalian juga dapat menikmati bonus menarik setiap harinya, dan kalian bisa bermain game seru dimanapun dan kapanpun.
Salah satunya factor pemikiran implementasi cukai minuman berpemanis ialah factor kesehatan warga. Putu menjelaskan, sudah dilaksanakan study yang hasilnya dapat menentang argumen itu.
“Data memperlihatkan, gula dari karbohidrat dari makan itu 42 % terus lain-lainnya, hingga dari gula yang banyak pula dimakan bukan oleh (minuman) paket, tetapi yang masuk minuman (seperti) kopi, susu, itu yang banyak. Sementara di minuman paket itu sekitaran 3 %, 3 % dari konsumsi karbohidrat per-orang,” terang ia.
Harga Jual Minuman Paket Dapat Naik 30 %
Di kesempatan yang serupa, Ketua Umum Kombinasi Pebisnis Makanan dan Minuman semua Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman menjelaskan, sebelumnya pernah dilaksanakan replikasi implementasi cukai dan hasilnya memperlihatkan ada kenaikan harga produk sampai 30 %.
“(Harga jual produk) dapat sangat tinggi, karenanya cukainya lumayan tinggi. Saat itu baru replikasi. Nilai jualnya dapat naik 30-an %,” katanya.
Adhi akui faksinya belum terima undangan sah dari pemerintahan untuk mengulas gagasan implementasi cukai minuman berpemanis ini. Tetapi GAPMMI terus menerangkan ke pemerintahan jika implementasi cukai untuk minuman berpemanis bukan langkah yang efisien.
Salah satunya sebagai factor pemikiran ialah keadaan industri minuman dan makanan yang sekarang masih belum konstan sesudah diterpa wabah COVID-19.
“Saya anggap saat ini belum juga konstan di industri karena bahan baku masih tinggi, harga energi masih tinggi, sedangkan nilai jual tidak dapat naik lumayan tinggi. Jika cukai dikenai lebih berat kembali, benar-benar berpengaruh,” ujarnya.
Beberapa lalu, sosial media digemparkan oleh sebuah produsen minuman manis yang melontarkan somasi ke pelanggannya. Perlakuan ini juga berekor pada “keriuhan online” yang mengulas “bantuan” minuman manis beres-beresan pada kebiasaan diabetes di Indonesia.
Mau tidak mau, berita ini juga sampailah dalam telinga pemerintahan hingga Tubuh Bujet (Banggar) DPR RI setuju jika Minuman Berpemanis dalam Paket harus dikendalikan konsumsinya dengan dikenai cukai.
Pemikiran Peraturan Cukai pada Minuman Manis (MBDK)
Hal khusus yang menjadi pemikiran pemerintahan ialah data claim pasien BPJS yang memperlihatkan jika pasien diabetes menempati urutan ke-4 sebagai pengklaim BPJS paling banyak.
Selain itu, pemerintahan menyorot angka pasien diabetes di Indonesia yang sudah capai 10,tujuh juta orang.
Atas dasar tersebut, pemerintahan memandang jika Minuman Berpemanis dalam Paket (MBDK) harus dikontrol konsumsinya karena mempunyai imbas negatif untuk kesehatan warga.
Mengarah pasal 2 ayat (1) UU No. 39/2007, cukai dikenai pada beberapa barang tertentu yang mempunyai karakter atau karakter seperti berikut:
Konsumsinya perlu dikontrol
Peredarannya perlu dipantau
Penggunaannya bisa memunculkan imbas negatif untuk warga atau lingkungan hidup
Penggunaannya perlu pembebanan pungutan negara untuk keadilan dan kesetimbangan dalam masyarakat
Sampai tahun 2022, di Indonesia ada 4 barisan barang yang digolongkan sebagai barang terkena cukai. Ke-4 barang terkena cukai itu ialah:
Etil alkohol atau etanol
Minuman yang memiliki kandungan etil alkohol
Hasil tembakau
Cukai emisi karbon atau pajak karbon (berlaku 2022 sama sesuai UU HPP)
Tetapi, ada kemungkinan jika daftar barang terkena cukai di atas akan mendapatkan kedatangan “anggota baru” dalam kurun waktu dekat, yaitu minuman manis!
Kekuatan Akseptasi Cukai Minuman Berpemanis
Pemerintahan bersama Tubuh Bujet setuju jika sasaran akseptasi kepabeanan dan cukai di tahun 2024 dinaikkan jadi Rp301,79 triliun.
Ini searah dengan perkiraan Menkeu Sri Mulyani yang dulu pernah sampaikan pada Komisi XI DPR RI jika kekuatan akseptasi cukai MBDK dapat capai Rp6,25 triliun.
Ringkasan: Apa Perlu Diselenggarakan Cukai Minuman Manis?
Berdasar pengulitan pada peristiwa di atas, bisa dijumpai jika pengenaan cukai pada minuman berpemanis pasti memiliki argumen tertentu, yaitu karena minuman manis dipandang berbahaya untuk kesehatan hingga konsumsinya perlu terbatasi.
Nach, limitasi konsumsi itu satu diantaranya bisa dilaksanakan langkah pengenaan cukai pada produk berkaitan.